Palembang, – Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Selatan, M Yansuri, mendesak pemerintah daerah untuk meninjau ulang izin operasional Kafe Panhead Palembang menyusul insiden penembakan yang menewaskan seorang anggota TNI di lokasi tersebut.
Korban diketahui merupakan anggota TNI berinisial Pratu FAA (23) yang meninggal dunia setelah ditembak rekannya sendiri, Serda RN (23), di Kafe Panhead yang berada di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, pada Sabtu (16/5/2026) dini hari.
Peristiwa tragis tersebut menjadi sorotan publik dan memunculkan kekhawatiran terkait aspek keamanan di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Palembang.
Menurut Yansuri, keamanan dan kenyamanan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam operasional setiap tempat usaha, termasuk sektor hiburan malam. Ia menegaskan, aktivitas usaha tetap diperbolehkan berjalan selama mampu menjaga situasi tetap aman dan kondusif.
“Kita tentu ingin Kota Palembang dan Sumatera Selatan secara umum tetap aman dan nyaman bagi masyarakat. Semua jenis usaha silakan berjalan, tetapi jangan sampai mengganggu ketertiban dan keamanan publik akibat kejadian-kejadian seperti ini,” ujar Yansuri, Senin (18/5/2026).
Ketua Komisi IV DPRD Sumsel itu juga mengingatkan bahwa kejadian serupa bukan kali pertama terjadi di tempat hiburan malam. Karena itu, pemerintah daerah diminta lebih tegas dalam melakukan evaluasi terhadap izin operasional tempat usaha yang dinilai berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.
Ia menilai, pengelola tempat hiburan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keamanan pengunjung, termasuk pengawasan internal dan penerapan standar operasional keamanan yang ketat.
“Kalau memang pihak pengelola mampu menjamin keamanan dan kenyamanan pengunjung tentu tidak masalah, apalagi tempat usaha tersebut juga menjadi sumber penghidupan bagi banyak tenaga kerja,” katanya.
Namun demikian, Yansuri menegaskan apabila insiden serupa terus berulang dan pihak pengelola dinilai tidak mampu menciptakan situasi aman, maka pemerintah daerah sebaiknya mengambil langkah tegas.
“Kalau kondisinya terus seperti ini dan berulang, sebaiknya izin operasionalnya ditinjau ulang bahkan bisa ditutup demi menjaga keamanan masyarakat,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi dorongan agar pemerintah daerah bersama aparat terkait melakukan pengawasan lebih ketat terhadap operasional tempat hiburan malam di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang.
Selain aspek perizinan, evaluasi juga dinilai penting untuk memastikan seluruh tempat usaha hiburan menerapkan standar keamanan yang memadai guna mencegah terjadinya tindak kriminal maupun gangguan ketertiban umum.
Kasus penembakan yang menewaskan anggota TNI itu sendiri saat ini masih menjadi perhatian aparat penegak hukum dan tengah dalam proses penanganan lebih lanjut.(*)
