Lahat, detikserelo.com – Efisiensi anggaran belanja sudah dicanangkan pemerintah secara intensif untuk APBN 2026 melalui PMK Nomor 56 Tahun 2025 yang ditetapkan pada Agustus 2025. Kebijakan ini merupakan lanjutan dari Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 yang telah memangkas 15 jenis pos belanja, seperti perjalanan dinas dan rapat, guna memastikan APBN 2026 lebih produktif. Namun, seruan efisiensia nggaran yang digaungkan pemerintah pusat tampaknya belum benar-benar “mendarat” di semua lini. Di Kabupaten Lahat, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) justru menunjukkan wajah sebaliknya: tetap leluasa menggelar kegiatan di luar daerah dengan biaya yang diduga tidak kecil.
Alih-alih menahan belanja, PDAM Lahat di bawah komando Direktur Anda Wijaya malah menggelar kegiatan outbound di Kota Bogor, Jawa Barat. Agenda yang kerap dibungkus sebagai “peningkatan kapasitas SDM” ini kembali memunculkan pola lama yang tak asing: kegiatan dinas beraroma wisata.
Informasi yang beredar menyebutkan, rombongan tidak hanya diisi pegawai, tetapi juga melibatkan pihak-pihak di luar kepentingan langsung, termasuk istri direktur. Lebih jauh, Kabag Ekonomi Pemkab Lahat Miharta juga turut serta, bahkan memboyong stafnya.
Jika benar, publik patut bertanya: di mana urgensinya? Dan yang lebih penting, dari pos anggaran mana kegiatan ini dibiayai?
Sorotan keras datang dari etua Serasan Setungguan Sumsel, KMS Ali Ismail, S.E., yang secara terbuka menyebut kegiatan tersebut sebagai bentuk ketidakpekaan—bahkan terkesan menantang kebijakan efisiensi itu sendiri.
“Ini bukan lagi soal tepat atau tidak. Ini sudah masuk ke ranah etika penggunaan anggaran. Saat negara bicara efisiensi, mereka malah jalan-jalan,” tegasnya.
Ali juga mengingatkan, jika kegiatan semacam ini dibiarkan tanpa evaluasi, maka bukan tidak mungkin muncul dugaan pembiaran sistemik—di mana praktik pemborosan dianggap hal lumrah selama dibungkus agenda resmi.
“Kalau tidak ada tindakan, publik bisa menilai ada pembiaran. Ini berbahaya, karena bisa jadi pola lama—kegiatan dinas rasa wisata—yang terus dipelihara,” ujarnya.
Lebih jauh, situasi ini juga dinilai berpotensi menyeret nama Bupati Lahat, Bursah Zarnubi. Di satu sisi, kepala daerah gencar mengampanyekan efisiensi. Namun di sisi lain, bawahannya justru terlihat berjalan di arah berlawanan.
Kontradiksi ini memunculkan pertanyaan yang lebih tajam: apakah ini sekadar kelalaian pengawasan, atau memang ada ruang longgar yang sengaja dibiarkan?
Hingga kini, belum ada transparansi terkait besaran anggaran, tujuan spesifik kegiatan, maupun indikator keberhasilan yang bisa diukur dari agenda tersebut.
Tanpa keterbukaan, publik hanya melihat satu hal yang kasat mata: perjalanan keluar daerah, rombongan besar, dan beban biaya yang berpotensi ditanggung uang rakyat.
Jika pola ini terus berulang, maka efisiensi bukan lagi kebijakan melainkan sekadar slogan tanpa makna.
